Hari ini, DPR sudah menyetujui usulan pemerintah terkait anggaran untuk reformasi birokrasi, khususnya remunerasi di enam instansi negara. Yakni Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Koordiantor Politik, Hukum, dan HAM (Kemenkopolhukam).

Peningkatannya sekitar 40 persen untuk enam kementerian yang dinilai layak untuk melakukan reformasi. “Total kebutuhan kenaikan rata-rata dari enam instansi adalah Rp 1 juta per orang. Tapi, tentunya pangkat yang lebih rendah lebih tinggi,” kata Purnomo saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (15/12/2010).

Pemberian uang remunerasi ini rencananya akan dirapelkan sejak 1 Juli 2010 sampai Desember tahun ini. “Remunerasi mulai berlaku 1 Juli 2010. Berlaku enam bulan pada tahun 2010,” imbuhnya.

Rencananya remunerasi tersebut akan cair pada tahun ini, karena tinggal memproses Keppres. “Saya kira beberapa hari selesai. Tahun ini akan cair karena tinggal satu langkah lagi dan Keppres sudah disiapkan. Tinggal persetujuan, jalan,” jelasnya.

Menurut Purnomo, uang remunerasi ini berbeda dengan tunjangan khusus untuk prajurit yang berada di perbatasan yang pemberiannya sudah berjalan. “Untuk prajurit yang bertugas di perbatasan, itu beda lagi. Ada tunjangan khusus. Itu sudah berjalan. Kemarin, Pak Wapres ke Sebatik, Kalimantan Timur, dan ditanya (soal tunjangan itu). Pasukan bilang sudah terima tunjangan khususnya. Itu tidak ada masalah,” jelas Purnomo.

Take home pay prajurit rata-rata yang diterima per bulan Rp 1.750 ribu per bulan. Dengan adanya tunjangan khusus, prajurit dapatnya kalau di pulau terluar yang tidak ada penduduknya peningkatannya 150 persen dan kalau yang ada penduduknya kenaikan mencapai 100 persen.

“Kalau di Sebatik kemarin, antara 50-100 persen karena ada daerah perbatasan yang ada penduduknya,” ungkapnya.

Menurut Menko Kesra Agung Laksono, dalam rapat hari ini dengan DPR RI sudah disepakati reformasi birokrasi yang menjadi program utama dan sudah disetujui untuk pemberian renumerasi di enam instasi, sistem goverment prosedur, dan retrukturisasi birokrsi. “Ke depan saya yakin ada peningktan kinerja,” imbuhnya.(*)

VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui remunerasi atau tunjangan kerja dan reformasi birokrasi di enam instansi pemerintah. Keenam instansi tersebut adalah TNI, Polri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, serta Kementerian Pertahanan.

Seperti ditulis VIVAnews 14 Desember 2010, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan proposal remunerasi bagi enam lembaga sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo pada 14 Desember 2010. Total anggaran yang disampaikan sebesar Rp5,3 triliun untuk remunerasi dan reformasi birokrasi.

Remunerasi adalah tunjangan yang akan diberikan kepada pegawai atau karyawan atas perbaikan kinerja. Buntutnya, penghasilan atau gaji yang akan diterima oleh pegawai akan meningkat. “Anggaran untuk TNI Rp3,3 triliun dan Polisi Rp1,9 triliun,” kata Priyo.

Remunerasi tersebut, kata dia, diberikan sebagai penghargaan atas prajurit TNI dan polisi di lapangan. “Mereka akan menerima rapelan untuk 6 bulan terhitung sejak 1 Juli 2010.”

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro beberapa waktu lalu pernah mengungkapkan sedang merampungkan penyelesaian tunjangan kinerja atau remunerasi bagi seluruh anggota TNI dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan. Namun, yang menjadi prioritas tahap pertama adalah kenaikan tunjangan operasi pengamanan bagi prajurit TNI dan PNS yang bertugas di pulau kecil terluar.

Perinciannya, kenaikan 150 persen dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau pulau terkecil, terluar dan tanpa penduduk. Kenaikan 100 persen bagi yang bertugas dan tinggal di pulau terkecil dan terluar namun berpenduduk. Kenaikan 75 persen bagi prajurit yang bertugas untuk wilayah perbatasan. Terakhir, kenaikan 50 persen bagi yang bertugas sesaat di wilayah udara dan laut perbatasan dan pulau kecil terluar.

Sebanyak 12 pulau yang ditetapkan itu yakni: Pulau Rondo (Aceh), Pulau Berhala (Sumut), Pulau Nipah (Kepri), Pulau Dana Rote (NTT), Pulau Fani (Papua Barat), Pulau Fanildo (Maluku Utara), Pulau Sekatung (Kepri), Pulau Miangas (Sulut), Pulau Marore (Sulteng), Pulau Marampit (Sulut), Pulau Batek (NTT), dan Pulau Bras (Papua).

Sesungguhnya, anggaran remunerasi bagi sejumlah lembaga pemerintah sudah masuk APBN 2010. Bahkan, sudah dibahas bersama DPR sejak tahun lalu ketika Menteri Keuangan masih dijabat oleh Sri Mulyani Indrawati. Ini menyusul lima lembaga yang sudah mendapatkan remunerasi pada 2009.

Bahkan, dalam program tersebut ada sepuluh lembaga yang masuk prioritas kenaikan gaji pada 2010. Tiga lembaga pada tahap pertama, yakni Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Tahap berikutnya adalah tujuh lembaga. Namun, seperti disampaikan oleh Priyo Budi Santoso, yang disetujui adalah enam lembaga, termasuk TNI dan Kepolisian.

Sumber : vivanews.com

11 Instansi BAKAL TERIMA REMUNERASI

26 Juli 2010;

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (PAN&RB) EE Mangindaan, menyatakan bahwa 11 instansi bakal menerima tunjangan kinerjanya (remunerasi). Menurut Magindaan, 11 instansi yang akan menerima remunerasi itu dianggap telah menyelesaikan proses reformasi birokrasi.
Mangindaan menegaskan, proses pemberian remunerasi itu saat ini sudah pada tahapan penetapannya. Berbicara dalam rapat kerja Komisi II DPR, Mangindaan menyebutkan, 11 instansi yang akan menerima remunerasi itu adalah Kemenko Perekonomian, Kemen PPN/Bappenas, BPKP, Kemenko Kesra, Kepolisian RI, TNI, Kemenhan, Kemen PAN&RB, Kemenko Polhukam, Kejagung, serta Kementerian Hukum dan HAM.

“Selain itu ada tiga instansi yang menjadi pilot project yang ditetapkan pada 2008 yaitu Kemenkeu, BPK, dan MA. Sudah ada dua instansi (Sekneg dan Sekab) yang ditetapkan 2009. Juga ada 11 instansi yang target penyelesaiannya pada 2010,” beber Mangindaan.

Sementara untuk penetapan remunerasi, Mangindaan menjelaskan, hal tersebut akan dilakukan dengan prinsip-prinsip equal pay for equal work, optimalisasi pagu belanja, serta penilaian bobot jabatan dan kinerja pegawai dengan mengacu pada indeks besaran TK yang ditetapkan.

“Kebijakan dan alokasi anggaran reformasi birokrasi serta TK harus disetujui DPR dan pengajuannya ke DPR melalui Menkeu. Bila suatu instansi memerlukan tambahan pagu untuk reformasi birokrasi dan TK, perlu mendapat persetujuan Badan Anggaran DPR RI,” beber mantan Gubernur Sulawesi Utara itu. (Esy/jpnn)

REMUNERASI 11 KEMENTERIAN BELUM DICAIRKAN

Selasa, 27 Juli 201

TempoInteraktif, Jakarta -Anggaran renumerasi 11 Kementrian Lembaga yang rencananya dimulai awal tahun ini belum dapat dicairkan.Menteri Keuangan, Agus Martowardojo beralasan,  proses reformasi birokrasi di 11 Kementerian  itu belum tuntas. “Pemberian renumerasi itu harus dikaitkan dengan progres reformasi birokrasi di masing-masing Kementerian Lembaga,” ujarnya saat Rapat Kerja Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah hari ini.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementrian Keuangan Mulya Nasution, mengutarakan, sebelum mendapatkan anggaran tersebut, tiap kementerian atau lembaga harus menyelesaikan 3 persyaratan terlebih dahulu. Tiga persyaratan tersebut adalah penataan organisasi, penataan tata kerja, dan penataan manajemen SDM. “Jangan sampai remunerasi diberikan ada penumpang-penumpang gratis (freerider) karena belum ada penghitungan kinerja,” ujarnya.

Saat ditanya mengapa anggaran yang seharusnya sudah mulain turun pada Januri ini belum juga terserap, Mulya beralasan proses reformasi birokrasi belum berjalan dengan tuntas. “Proses reformasi birokrasi di 11 Kementrian Lembaga tersebut baru berjalan 60 – 70 persen, jadi belum bisa dicairkan,” ujarnya.

Menurut Mulya, pencairan dana remunerasi menunggu persetujuan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Kalau sudah dinyatakan siap pasti langsung dikucurkan,” ujar Mulya.

Sebelumnya, pemerintah  berencana memberikan remunerasi kepada 11 kementrian lembaga pada tahun ini. Adapun 11 kementrian lembaga tersebut adalah Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementrian Koordinasi Perekonomian, Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional INdonesia, Kementrian Pertahanan, Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, dan Kejaksaan Agung.

Jakarta – Tiga lembaga negara yaitu Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri direncanakan akan mendapatkan sistem remunerasi (perbaikan struktur gaji) pada 2010.

Hal ini dikatakan oleh Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta ketika ditemui di kantor Menteri Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (15/4/2009).

“(Program remunerasi) 2010 kita akan mulai untuk TNI, Polri dan Kejagung. Tiga lembaga itu yang akan jadi prioritas baru diikuti K/L (Kementerian/Lembaga), tapi itu juga akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita,” katanya.

Tapi Paskah belum bisa menyebutkan besaran dana yang disiapkan untuk membiayai program remunerasi di tiga institusi tersebut. “Kita sudah siapkan programnya, jumlahnya nanti dulu sedang di-exercise,” kata dia.

Dikatakan Paskah setelah program remunerasi dijalankan di MA, Depkeu dan BPK pemerintah berencana untuk menerapkan program tersebut di setidaknya terdapat 70 K/L.

Dalam rancangan besar pemerintah, terdapat rencana program reformasi birokrasi periode 2007-2025, dan remunerasi atau perbaikan struktur gaji merupakan salah satu poinnya.

Pemerintah bahkan menyediakan anggaran 1,46 triliun rupiah pada 2007 dan sekitar 6 triliun rupiah pada tahun 2008 untuk penataan struktur remunerasi tersebut.

Dalam reformasi birokrasi di K/L, pemerintah juga menerapkan sistem insentif kinerja dengan pemberian reward and punishment.

Paskah juga menambahkan di 2010 gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga akan naik. “Dipastikan akan dinaikkan, tapi belum ada angkanya, masih diexercise. Pokoknya tingkat kesejahteraan masyarakat akan ditingkatkan,” pungkasnya.

Dengan bakal direalisasikannya program tersebut, berarti seluruh prajurit TNI, Polri serta PNS Kejaksaan, dan BPKP di daerah-daerah tinggal 3-4 bulan lagi akan menerima tunjangan kinerjanya. “Remunerasi tahun ini diprioritaskan untuk lembaga yang melayani publik, bergerak di bidang ekonomi, dan hukum. TNI, Polri, BPKP, dan Kejaksaan masuk dalam wilayah hukum karena itu jadi prioritas,” tutur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan kepada JPNN, Rabu (17/3).

Ditanya apakah remunerasinya akan direalisasikan Juni-Juli mendatang, Mangindaan mengatakan kemungkinan besar iya. Mengingat pada Juni mendatang, pemerintah dan DPR RI sudah masuk tahap pembahasan RAPBN 2011. “Dananya kan sudah ada di dalam APBN 2010, tinggal dicairkan. Pencairannya itu tunggu hasil penilaian tim reformasi birokrasi,” ujarnya.

Diakui Mangindaan, masih ada beberapa kementerian/lembaga yang belum selesai penilaian. Namun pemerintah menargetkan 12 kementerian/lembaga bisa selesai tahun ini. Dan pada 2011 mendatang kementerian/lembaga lainnya.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, remunerasi di kalangan TNI, Polri, PNS Kemenhan, akan mendapatkan tunjangan kinerja sekitar Juni-Juli mendatang. (esy/jpnn)

From : Jawapost

luas 20 are, Sertifikat Hak Milik,

lokasi Desa Tumbu, Kecamatan, Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia.

Akses jalan aspal lebar.

Sangat strategis, dengan nilai investasi yang terus meningkat, berada persis diketinggian Taman Soekasada Ujung Karangasem yang merupakan tempat paling favorit untuk foto Pre Wedding dan syuting film, terkenal di kalangan artis mancanegara ataupun lokal, pemandangan alam sekitar yang masih alami dengan aktivitas masyarakat tradisional Karangasem. Cocok untuk anda, relasi atau kawan yang berasal dari luar negeri yang ingin membangun villa atau tempat peristirahatan yang nyaman dan bebas dari hiruk pikuk kota besar.

Hanya 5 Menit dari Puri Agung Karangasem, 10 menit dari Obyek Wisata Tirta Gangga, Candidasa dan Desa Tradisional Tenganan Pegeringsingan, 30 Menit dari Pura Besakih dan Obyek Wisata Tulamben dan Amed.

Contact us : lovely_reedz@yahoo.com

Phone : +6281 999 111139

Atau comment disini..

VIVAnews – Pemerintah akan memberikan remunerasi sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan pemberian remunerasi, pemerintah berharap kinerja pegawai negeri sipil (PNS) akan meningkat.

Hal itu diungkapkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan usai rapat reformasi birokrasi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 3 Maret 2010.

“Kalau ada remunerasi harus diawasi. Karena kalau ada yang terima, tapi tidak bekerja, out. Kalau tidak bekerja seperti sakit, tidak dapat tunjangan (remunerasi). Jadi gajinya saja yang diterima,” kata dia.

Saat ini, menurut Mangindaan, terdapat tiga instansi yang disetujui untuk mendapat remunerasi. “Tiga yang tahun ini. Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan kantor Menko Perekonomian,” ujar dia.

Tiga instansi itu mendapat remunerasi karena dianggap sebagai instansi yang memiliki peran penting, terutama di bidang perekonomian.

“(Kantor) Menko Perekonomian berperan penting di tingkat perekonomian. Bappenas karena perencanaan pembangunan nasional bagus. BPKP untuk pengawasan keuangan,” tutur Mangindaan.

Sedangkan remunerasi untuk TNI dan kepolisian belum disetujui dalam waktu dekat. “Tapi berkasnya sudah masuk. Insya Allah tahun ini,” kata Mangindaan.

From : Vivanews.com

VIVAnews - Tiga kementerian/lembaga (KL) bakal menikmati kenaikan remunerasi yang kemungkinan diterima pada Maret 2010 mendatang. Tiga KL yang menyatakan siap adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Koordinator Perekonomian.

“Belum tentu remunerasi atau pemberian tunjangan jabatan itu bisa tinggi,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara EE Mangindaan usai Rapat Kerja Gabungan Komisi II, III, dan X DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 25 Januari 2010.

Menurut Mangindaan, KL yang sudah memperoleh remunerasi pada tahun 2009 sebanyak 5 lembaga. Tahun ini pemerintah rencananya akan kembali memberikan remunersi kepada 7 KL, dan sisanya pada tahun 2011.

Selain 3 KL yang sudah siap, lembaga lain yang akan menyusul adalah TNI, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral.

Mangindaan menambahkan seluruh KL sudah memasukkan berkas-berkas dan kini tim reformasi birokrasi tengah menganalisa semuanya. “Kami akan kita tanyakan ke Menteri Keuangan,” kata dia.

Terkait anggaran untuk kenaikan tunjangan 7 KL tersebut, pemerintah saat ini masih melakukan penghitungan. Selain itu usulan anggaran juga harus meperoleh persetujuan dari DPR. “Perhitungannya saya kira selesai Juni, sementara yang Maret sedang kami hitung. Tiap kuartal akan kita lihat,” ujar dia.

Terkait remunerasi tersebut, Kementerian PAN sebetulnya hanya menyasar persoalan reformasi birokrasi di lingkungan KL. “Kalau kelebihan SDM berarti tidak ada job, nah terus kami berikan tunjangan ke siapa,” katanya.

From : Vivanews.com

VIVAnews – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan pelanggaran HAM di tahun 2009 banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang paling banyak adalah polisi.

Menanggapi hal itu, Kepala Kepolisian, Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan saat ini Polri sedang mereformasi diri. “Kami sedang melakukan perbaikan, tidak semudah membalik telapak tangan, itu berproses,” kata Bambang Hendarso usai salat ashar di Markas Besar Kepolisian, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Rabu 9 Desember 2009.

Sementara, Juru Bicara Polri, Inspektur Jenderal Nanan Soekarna mengatakan polisi paling banyak melanggar HAM karena korps baju coklat itu yang paling bersentuhan dengan masyarakat.

Namun, “di 10 tahun reformasi, polisi yang dipecat sampai 3000. Itu mereka yang melanggar HAM, kode etik, maupun pidana,” kata Nanan di Mabes Polri.

Polri, tegas Nanan, akan menindak tegas anggotanya yang melanggar. “Kode etik harus ditegakkan, bagi mereka yang melanggar akan kita dipecat, sekalipun itu resiko,” kata dia.

“Kalau nggak layak jadi polisi ya kita pecat,” tegas Nanan. Disadari, pendidikan di kepolisian tidak cukup untuk mengubah pola pikir anggota Polri.

“Harapan kita masyarakat ikut mendidik, kalau mereka mau jadi polisi, tapi nggak mau jadi pelayan masyarakat, jangan jadi polisi,” kata Nanan.

Sekarang, bukan saatnya Polri membela anggotanya yang salah. “Membela anggota yang salah sudah nggak ada lagi,” tegas Nanan.

Masyarakat pun harus tegas. “Awasi polisi di manapun, jangan kompromi dengan polisi yang brengsek itu,” kata Nanan.

“Awasi polisi di lapangan, pertama jangan melawan hukum, jangan kompromi dengan polisi yang brengsek,” tegas dia.

From : Vivanews.com

VIVAnews - Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri membenarkan bahwa Kepolisian bersama sejumlah lembaga lainnya akan melakukan reformasi birokrasi pada tahun depan.

“Kamis pagi sudah ada penjelasan Menkeu Sri Mulyani, ada anggaran reformasi birokrasi, untuk polisi, TNI, kejaksaan,” ujar Jenderal Bambang dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis malam, 5 November 2009.

Melalui program reformasi birokrasi, pemerintah akan melakukan remunerasi yang berujung pada kenaikan penghasilan secara tajam para pegawai atau aparat di instansi yang mengikuti program tersebut.

Kenaikan ini berbeda dengan kenaikan rutin 5-15 persen yang biasanya diberikan setiap tahun untuk mengimbangi inflasi. Contohnya pejabat eselon satu di Depkeu yang paling awal menjalankan reformasi birokrasi, gaji mereka naik berkali lipat menjadi di kisaran Rp 40 jutaan.

Namun demikian, instansi yang mengikuti program reformasi, termasuk kepolisian dan kejaksaan yang terus menerus dapat sorotan tajam dalam kasus kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan bekerja secara profesional dan tidak ada lagi cerita main di belakang.

“Pada 2010, tidak ada lagi polisi yang aneh-aneh, buruk dan jelek,” kata Jenderal Bambang.

Menurut Menkeu, pemerintah mengalokasikan anggaran negara untuk program reformasi birokrasi tahun depan Rp 10 triliun. “Jumlah ini, untuk reformasi birokrasi di 13 Kementerian/Lembaga termasuk TNI/Polri,” ujar Sri Mulyani,  Rabu 4 November 2009.

Selain polisi, TNI dan kejaksaan, kenaikan itu akan diterapkan di Departemen Pertahanan, Departemen Hukum dan HAM, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Menko Kesra, Kantor Menko Polhukam, Kantor Meneg PAN, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Lembaga Administrasi Negara, BKN dan BPKP.

From : Vivanews.com