TERAKHIR, TENTANG REMUNERASI (LAGI)

Tak habis-habisnya wacana tentang apresiasi terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi ini dibicarakan, kapanpun dan dimanapun tempatnya, tadi pagi saat saya ngeteh di kantin dekat kantor Polisi, ada beberapa bapak Polisi yang sedang ngobrol, sepintas saya menyimak, topik yang dibicarakan adalah tentang Remunerasi, kemudian beberapa saat yang lalu saat saya cari makan malam di pasar senggol dekat dengan Kodim, ada dua anggota TNI yang usianya sudah tidak bisa dibilang muda lagi, juga sedang membicarakan tentang Remunerasi. Harap-harap Cemas, itulah kalimat yang pantas untuk menggambarkan keadaan ini, penasaran akan hal itu, saya mencoba mencari kabar terakhir tentang tiupan angin surga tersebut, dan hasilnya, silahkan disimak, artikel ini saya kutip dari JPNN.COM dan Tempointeraktif.com, dua berita ini tertanggal 26 Juli 2010 dan 27 Juli 2010, selamat membaca dan semoga apa yang kita semua harapkan akan terwujud sesuai dengan harapan.

11 Instansi BAKAL TERIMA REMUNERASI

26 Juli 2010;

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (PAN&RB) EE Mangindaan, menyatakan bahwa 11 instansi bakal menerima tunjangan kinerjanya (remunerasi). Menurut Magindaan, 11 instansi yang akan menerima remunerasi itu dianggap telah menyelesaikan proses reformasi birokrasi.
Mangindaan menegaskan, proses pemberian remunerasi itu saat ini sudah pada tahapan penetapannya. Berbicara dalam rapat kerja Komisi II DPR, Mangindaan menyebutkan, 11 instansi yang akan menerima remunerasi itu adalah Kemenko Perekonomian, Kemen PPN/Bappenas, BPKP, Kemenko Kesra, Kepolisian RI, TNI, Kemenhan, Kemen PAN&RB, Kemenko Polhukam, Kejagung, serta Kementerian Hukum dan HAM.

“Selain itu ada tiga instansi yang menjadi pilot project yang ditetapkan pada 2008 yaitu Kemenkeu, BPK, dan MA. Sudah ada dua instansi (Sekneg dan Sekab) yang ditetapkan 2009. Juga ada 11 instansi yang target penyelesaiannya pada 2010,” beber Mangindaan.

Sementara untuk penetapan remunerasi, Mangindaan menjelaskan, hal tersebut akan dilakukan dengan prinsip-prinsip equal pay for equal work, optimalisasi pagu belanja, serta penilaian bobot jabatan dan kinerja pegawai dengan mengacu pada indeks besaran TK yang ditetapkan.

“Kebijakan dan alokasi anggaran reformasi birokrasi serta TK harus disetujui DPR dan pengajuannya ke DPR melalui Menkeu. Bila suatu instansi memerlukan tambahan pagu untuk reformasi birokrasi dan TK, perlu mendapat persetujuan Badan Anggaran DPR RI,” beber mantan Gubernur Sulawesi Utara itu. (Esy/jpnn)


REMUNERASI 11 KEMENTERIAN BELUM DICAIRKAN

Selasa, 27 Juli 201

TempoInteraktif, Jakarta -Anggaran renumerasi 11 Kementrian Lembaga yang rencananya dimulai awal tahun ini belum dapat dicairkan.Menteri Keuangan, Agus Martowardojo beralasan,  proses reformasi birokrasi di 11 Kementerian  itu belum tuntas. “Pemberian renumerasi itu harus dikaitkan dengan progres reformasi birokrasi di masing-masing Kementerian Lembaga,” ujarnya saat Rapat Kerja Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah hari ini.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementrian Keuangan Mulya Nasution, mengutarakan, sebelum mendapatkan anggaran tersebut, tiap kementerian atau lembaga harus menyelesaikan 3 persyaratan terlebih dahulu. Tiga persyaratan tersebut adalah penataan organisasi, penataan tata kerja, dan penataan manajemen SDM. “Jangan sampai remunerasi diberikan ada penumpang-penumpang gratis (freerider) karena belum ada penghitungan kinerja,” ujarnya.

Saat ditanya mengapa anggaran yang seharusnya sudah mulain turun pada Januri ini belum juga terserap, Mulya beralasan proses reformasi birokrasi belum berjalan dengan tuntas. “Proses reformasi birokrasi di 11 Kementrian Lembaga tersebut baru berjalan 60 – 70 persen, jadi belum bisa dicairkan,” ujarnya.

Menurut Mulya, pencairan dana remunerasi menunggu persetujuan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Kalau sudah dinyatakan siap pasti langsung dikucurkan,” ujar Mulya.

Sebelumnya, pemerintah  berencana memberikan remunerasi kepada 11 kementrian lembaga pada tahun ini. Adapun 11 kementrian lembaga tersebut adalah Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementrian Koordinasi Perekonomian, Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional INdonesia, Kementrian Pertahanan, Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, dan Kejaksaan Agung.

~ oleh panahanti86 pada 27 Juli 2010.

5 Tanggapan to “TERAKHIR, TENTANG REMUNERASI (LAGI)”

  1. semua berharap remunerasi segera di realisasikan itu harapan smuanya…..supaya lebih sejahtera….

  2. semua mengingingkan remonirasi dikelurkan segera,jgn janji2 doanggggggg…………………gaji pns kejaksaan paling kecilllllllllllllllllllllll………….

  3. apa ini yg disebut pemerintah yang adil dan amanah..? sementara remunerasi hnya sepihak…belum yg mnjdi contoh kemekeu yg ktanya sudah berhasil mn buktinya,,,..? ko msh ad gayus tambunan…mk dari itulah jgn suk ngncing yg lain…cairkan aj ingat ga ad mc yg smpurna. ap msih mnunggu polri, kejaksaan. jadi malaikat baru mw dicairkan jgn pilih kasihlah…

  4. Tolong donk pak, … Remunerasinya cpt dcairkan, spya khdupan kami para pns lbih sejahtera.. Gak kebanyakan htang ja..
    Spya menuhin kperluan ank gak perlu hutang sana/i lgi..

  5. ya..lah pak…! Insya Allah dengan cairnya remunerasi ini..kami bisa menyekolahkan anak kami hingga keperguruan tinggi,minimal kami tidak lagi gali lobang tutup lobang demikian..!! dan kami sangat berharap agar disegerakan. Wassalam..!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: